Beranda KARAWANG Bawaslu Jabar Belum Terima Laporan Kecurangan

Bawaslu Jabar Belum Terima Laporan Kecurangan

60
0
Zaki Hilmi

 

KARAWANG-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat, menyatakan jika sampai saat ini belum menerima laporan terkait adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) maupun tim kampanye paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terkait rekapitulasi rekapitulasi suara di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Anggota Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilihan kepala daerah di 27 Kabupaten/kota se-Jawa Barat. Sebab sampai saat ini pihaknya belum menerima adanya laporan kecurangan atau penggelembungan terkait rekapitulasi hasil pemilihan.

Dikatakan, tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat setelah pemungutan suara adalah rekapitulasi. Mulai dari rekapitulasi di tingkat TPS, panitia pemungutan kecamatan, hingga akhirnya rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan di KPU Provinsi Jawa Barat.

“Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan berlangsung pada 28-30 Juni 2018 yang lalu, dan rekapitulasi di tingkat Kabupaten untuk Karawang sendiri saat ini sedang berlangsung,”ujarnya saat melakukan pemantauan pleno rekapitulasi suara di KPU Karawang.

Dijelaskan, periode pemilihan saat ini pihaknya sejauh ini belum menerima laporan adanya kecurangan penggelembungan surat suara. Hal tersebut dikarenakan selain maksimalnya kinerja penyelenggara dan pengawas akan tetapi peran aktif masyarakat untuk sama sama berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara.

“Kami akui, pilkada sebelumnya complaint soal rekapitulasi memang banyak , akan tetapi untuk pilgub jabar ini kami belum menerima satupun laporan terkait adanya kecurangan penggelembungan suara,” kata Zaki merujuk pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang digelar pada tahun 2013 lalu.

Upaya penggelembungan suara, sambung Zaki, biasanya dilakukan dengan merubah hasil penghitungan suara. Perubahan itu biasanya dilakukan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kelurahan atau desa.

Oleh karenanya untuk mengantisipasi hal tersebut diatas terjadi kembali, Sekarang dari tempat pemungutan suara (TPS) hasil penghitungan suaranya langsung di rekapitulasi di tingkat kecamatan berlanjut secara bertingkat ke kabupaten atau kota sebelum ditetapkan di provinsi,” paparnya.

Zaky menyebutkan, money politik, profesionalitas penyelenggara dan keterlambatan logistik merupakan masalah umum yang memang kerap ditemui dalam setiap pelaksanaan pemilihan gubernur, meski memang pada akhirnya bisa diselesaikan.

“Jadi untuk kecurangan penggelembungan suara tidak ada, sekarang prosesnya kan sudah lebih baik ya, setiap tim paslon itu mendapatkan C1 juga pengawasan partisipatif masyarakat inilah sebetulnya menjadi kunci terjaganya orisinalitas pemilihan suara pada proses pelaksanaan pemilihan Gubernur di Kabupaten Karawang ini,” katanya. (use/tra)