Beranda PRO DESA ASN Diingatkan Bahaya Korupsi

ASN Diingatkan Bahaya Korupsi

86
0
EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES BERI PEMAHAMAN: Kepala SKPD mengikuti sosialisasi penerangan hukum mengenai tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi.

Bagian Hukum Lakukan Sosialisasi

BANDUNG BARAT– Pasca penetapan Abubakar Bupati Bandung Barat dan tiga kepala dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi. Bagian hukum kabupaten Bandung Barat melakukan sosialisasi penerangan hukum mengenai tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi.

Kegiatan yang diikuti oleh SKPD dari mulai Dinas, Badan sampe Kecamatan dengan narasumber dari polda Jabar dan kejaksaan tinggi Jawa Barat.

Plt Bupati KBB Yayat T Soemitra, mengatakan sosialisasi penerangan hukum tentang pemberantadan tindak pidana korupsi. Suap dan gratifikasi sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo UU nomor 31 tahun 1999 ini merupakan upaya memberikan pemahaman tentang bahaya tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap para pejabat dan aparat Asn untuk lebih paham dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas sehingga dapat melangkah lebih mantap,”Ujar Yayat.

Ia menambahkan penerangan hukum ini merupakan momentum untuk lebih menyadarkan sehingga terjadi upaya pencegahan dalam melakukan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi.

“Ini momentum yang tepat dimana kita baru saja mengalami sesuatu yang tidak diharapkan. Sehingga menjadi pelajaran bagi kita dalam melangkah sebagai apartur Asn,”tambahnya.

Wandiana Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai peserta sosialisasi tersebut, mengakui kegiatan tersebut dinilai bagus karena mengingatkan kepada Asn secara aspek hukum yang melekat dengan tugas pokoknya.

“Ya lebih baik pencegahan, sehingga mengetahui terhadap perbuatan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi kaitannya dengan tugas pokok,”kata Wandi.

Wandi menambahkan, hasil dari sosialisasi tersebut langsung ditindak lanjuti yaitu disampaikan terhadap perangkat SKPD dikantornya.

“Ditindak lanjuti, terutama dengan pengeloaan keuangan daerah harus benar-benar dengan pertanggung jawaban,”jelasnya. (eko/tra)