Beranda KARAWANG Aking Tak Gunakan Hak Esepsi

Aking Tak Gunakan Hak Esepsi

31
0
AEF SAEPULOH/PASUNDAN EKSPRES IKUTI PERSIDANGAN: Terdakwa Aking Saputra mengikuti persidangan dengan agenda esepsi, Rabu (11/10). Ia menyatakan tidak akan menggunakan hak esepsi.

KARAWANG– Sidang perkara penodaan agama dengan terdakwa Aking Saputra kembali digelar dengan agenda esepsi, Rabu (11/10). Sidang molor setengah jam dari agenda awal pukul 10.00 WIB.

Sementara, ratusan massa dari Forum Masyarakat Karawang (FMK) berjubel di Pengadilan Negeri Karawang sejak pagi dan didominasi massa LSM Kompak. Namun, di luar dugaan, Terdakwa Aking tidak menggunakan hak esepsinya dengan alasan agar persidangan bisa berlangsung cepat.

“Saya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi. Saya ingin sidang ini cepat selesai,” ujar Aking kepada majelis hakim di ruang sidang.

Sementara, Adek Junjunan Syaid, kuasa hukum Aking mengatakan pelepasan hak eksepsi tersebut bukan karena terdesak oleh massa. “Nggak itu, tapi semata-mata untuk kepentingan asas persidangan yang cepat dan mudah. Karena kan saksi yang akan dihadirkan banyak. Kita akan tuangkan semuanya di pledoi,” kata Adek saat ditemui usai sidang.

Usai sidang kali ini, rencananya akan digelar keterangan saksi pada Rabu depan. Aking akan mengajukan 4 atau 5 saksi ahli di sidang pekan depan. “Kami akan hadirkan ahli dibidang pidana, ahli agama, ahli IT dan sosiolog. Sampai saat ini kami masih cari,” ungkap Adek.

Para saksi ahli itu rencananya berperan menjadi saksi yang meringankan bagi kubu Aking. Di sisi lain, Jaksa penuntut umum rencananya akan menghadirkan 19 orang saksi yang memberatkan. “Kalau sakainya banyak seperti ini, saya ragu bisa selesai dalam satu hari, “ujar ketua majelis hakim, Surachmat.

Sebelumnya Aking didakwa pasal berlapis yaitu pasal 156 a huruf a Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama, kemudian pasal 28 ayat 2 undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Mantan direktur PT. Tatar Kertabumi itu juga dijerat pasal 45 A ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 undang undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan subsider pasal 156 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.(aef/tra)