Beranda HEADLINE Aduan Rustandie Dikabulkan DKPP, KPU Purwakarta Kena Sanksi

Aduan Rustandie Dikabulkan DKPP, KPU Purwakarta Kena Sanksi

93
0

PURWAKARTA-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengabulkan aduan yang diajukan pasangan H Rustandie SH – Dikdik Sukardi dan menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta dan Panitia Pengawas Pemilu, Rabu (6/6) malam.
Ditemui di kediamannya di Kompleks Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Asri Purwakarta, H Rustandie SH yang didampingi Dikdik Sukardi dan Konsultan Hukum, Dadan Hendayana mengaku tak puas atas putusan DKPP.
“Saya memandang hanya sampai di situ keberanian DKPP untuk menghukum KPU dan Panwaslu, yakni atas pelanggaran etika yang dilakukan. Padahal dampak dari pelanggaran etika itu demikian berat, yakni tercorengnya proses Pilkada,” kata Rustandie kepada awak media,” Kamis (7/6).
Tapi apa pun itu, sambungnya, pihaknya tetap harus legawa dan menerimanya sebagai suatu realitas. “Mengadu ke Panwaslu sudah, jalur PTTUN juga kami tempuh, dan puncaknya adalah aduan melalui DKPP ini,” ujarnya.
Rustandie berharap, dengan apa yang menimpanya itu dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat dan penyelenggara Pemilu. “Dari kejadian ini ternyata KPUD dan Panwaslu sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Atas dasar itu pula, saya masih akan terus melanjutkan langkah politik saya, apakah itu di kabupaten, provinsi atau pusat,” kata Rustandie.
Dirinya pun mengisyaratkan akan memberikan dukungannya kepada paslon 1 atau 3. “Putusan DKPP final terkait pelanggaran etika. Namun, kami masih terus berdiskusi dengan kuasa hukum apakah ada langkah selanjutnya. Karena ini kan ditemukan novum baru yang bisa dijadikan pertimbangan,” ujarnya.
Dirinya menyebutkan, hikmah dari kejadian tersebut adalah agar masyarakat Purwakarta menjadi lebih berani dalam menyuarakan aspirasinya.
Ditemui terpisah, Ketua Panwaslu Purwakarta Oyang Este Binos S.Fil.I membenarkan jika putusan DKPP sudah keluar. “Kami legawa dan sangat menerima hal itu,” kata Binos, S.Fil.I, Kamis 7 Juni 2018.
Binos menambahkan, apa pun yang menjadi putusan DKPP, pihaknya siap mengimani dan menjalankannya. “Meski DKPP tak menyebut bahwa KPU dan Panwaslu melanggar prosedur pendaftaran dan penanganan sengketa pemilihan, namun DKPP menilai ada ranah etik yang terlanggar oleh dua penyelenggara pemilu tersebut. Atas hal ini, KPU dan Panwaslu mendapat sanksi peringatan,” ujar Binos.
Putusan lain yang dikeluarkan DKPP terkait aduan tersebut, sambung dia, ialah menolak tuntutan pemohon untuk ditetapkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta atau peserta Pilkada Purwakarta 2018. Oleh DKPP permohonan tersebut dinilai tidak relevan. “Permohonannya dianggap tidak relevan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Ramlan Maulana M.Hum mengatakan menerima dan menghormati putusan DKPP tersebut. “Sebagai warga negara harus menjunjung tinggi akan putusan itu. Dan Kita menghormati putusan DKPP bahwa putusan tersebut bersifat terakhir dan mengikat,” kata Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, Ramlan Maulana, Kamis (7/6).
Dalam sidang ke tiga, DKPP telah memutuskan bahwa laporan yang diajukan oleh Bapaslon Pilkada Purwakarta, Rustandi-Dikdik ke DKPP telah menuai putusan. Adapun putusan yang dikeluarkan oleh DKPP yakni sanksi berupa peringatan keras kepada penyelenggara, termasuk KPU Kabupaten Purwakarta.
Ramlan menjelaskan, ada empat keriteria putusan yang dikeluarkan oleh DKPP baik itu rehabilitasi, peringatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. “Rehabilitasi berarti nama baik penyelenggara dipulihkan. Peringatan artinya kode etik ringan. Sedangkan untuk kode etik berat itu pemberhentian sementara sampai pemberhentian tetap,” ucapnya.
Seperti diketahui, KPU Kabupaten Purwakarta telah dilaporkan ke DKPP lantaran mengembalikan berkas pendaftaran Bapaslon Rustandi-Dikdik saat mendaftar di KPU Purwakarta.
Namun tentang hal itu kata Ramlan, pihaknya sudah menjawab di persidangan pertama di DKPP, bahwa selain menurut UU dan PKPU juga hasil konsultasi ke KPU Provinsi dan KPU RI. untuk tidak menerima berkas pencalonan tersebut.
Bahkan ketika sidang mediasi di Panwaslu Purwakarta, pihaknya terus berkonsultasi dengan provinsi. Dan hasilnya tetap, tidak ada satu arahan pun untuk mengubah putusan tentang pengembalian berkas pendaftaran itu.
“Sejak awal kami tidak memiliki itikad tidak baik terhadap siapa pun. Sebagai penyelenggara, kami hanya melaksanakan regulasi dan aturan yang sudah diguratkan dalam UU dan PKPU serta pimpinan. Dan untuk putusan DKPP ini, tidak mempengaruhi proses tahapan pilkada Purwakarta, karena ini terkait kode etik,” ucapnya.
Di luar itu, sambung Ramlan, putusan DKPP memiliki makna edukasi bagi penyelenggara sehingga semua pihak dapat mengambil hikmahnya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kedepan. Selanjutnya secara kelembagaan pihaknya akan terus berupaya mewujudkan tahapan Pilkada Purwakarta yang sehat dan bersih demi mewujudkan pilkada sukses tanpa ekses.(add/din)